52 Pejabat Eselon II Pemkab Bengkalis "Siap Netral" Pakta Integritas Pilgub 2018
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Selasa, 16 Januari 2018 10:01:43
52 Pejabat Eselon II Pemkab Bengkalis "Siap Netral" Pakta Integritas Pilgub 2018
KETERANGAN GAMBAR :
sebanyak 52 pejabat Eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis menandatangani Pakta Integritas.

BENGKALIS,UTUSANRIAU.CO - Dalam rangka menjaga netralitas jelang Pemilihan Gubernur Riau (Gubri) Tahun 2018, sebanyak 52 pejabat Eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis menandatangani Pakta Integritas.


Penandatangan yang dilakukan dihadapan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin itu merupakan langkah awal. Khusus untuk Kepala Perangkat Daerah, selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan hal serupa dari pejabat struktural di bawahnya dan staf secara berjenjang.

"Penandatanganan pakta integritas dilakukan sebagai wujud menunaikan amanah Peraturan Perundang-undangan seperti Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah No 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar Bupati saat menyampaikan arahannya di ruang pertemuan Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Senin 15 Januari 2018.

Selain itu, imbuhnya, penandatanganan Pakta Integritas ini juga sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN & RB) Nomor B/71/M.SM.00.00/2017, tanggal 27 Desember 2017, tentang Netralitas ASN/PNS pada Pemilukada 2018.

Ada delapan butir dalam pakta integritas yang diteken diatas materai 6000 tersebut, diantaranya ASN dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye serta membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. 

Di samping itu, juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu juga dilarang, baik sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

"Arti dari kegiatan yang mengarah pada keberpihakan itu meliputi pertemuan, ajakan, himbauan dan seruan kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Begitu juga pemberian barang kepada ASN dan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat tidak diperbolehkan," terangnya.

Selain Bupati Amril, penandatangan pernyataan itu juga disaksikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, Defitri Akbar, Komisioner Panitia Pengawas Pemilu, Mukhlasin dan Dandim 0303/Bengkalis diwakili Kasdim, Mayor. Inf. Dedyk Wahyu Widodo.**Rls/Yul

 
INFO TERKAIT 
 Jumat, 13 April 2018 03:05:43
Pemerintah Imbau Warga Waspada Kebakaran
 Jumat, 30 Maret 2018 03:05:40
Sejumlah Pejabat Pemkab Inhil Ikuti Rakor Bersama KPK
 Minggu, 25 Maret 2018 03:05:41
Tagana Harus Mampu Pecahkan Masalah Bencana Alam di Tembilahan
 Rabu, 21 Maret 2018 02:05:12
Pjs. Bupati Inhil Rudiyanto Hadiri Pembukaan Pelatihan Pengelola Bum-Des Se-Riau
 Jumat, 05 Januari 2018 02:05:05
Didampingi Wardan, Gubri Resmikan Turnamen Futsal
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca