Dituntut Jaksa 4,5 tahun, Hakim Vonis Kepala BPMPD Siak Setahun Penjara
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Selasa, 16 Januari 2018 10:01:10
Dituntut Jaksa 4,5 tahun, Hakim Vonis Kepala BPMPD Siak Setahun Penjara
KETERANGAN GAMBAR :
Dituntut Jaksa 4,5 tahun, Hakim Vonis Kepala BPMPD Siak Setahun Penjara/ Foto Rtc

PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menjatuhkan vonis satu tahun penjara terhadap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Siak, Abdul Razak, dalam kasus korupsi dana Sistem Keuangan Desa (Simkudes).

Vonis yang dibacakan majelis hakim dipimpin Sulhanuddin SH, Senin (15/1/18) ini, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Razak selama 4,5 tahun penjara.

Hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3, jo Pasal 18, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 KUHP.

"Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Abdul Razak selama satu tahun penjara dipotong masa tahanan,"kata hakim.

Selain itu, Razak juga harus membayar denda sebesar Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana satu bulan penjara.

Atas vonis itu, jaksa penuntut umum (JPU) Immanuel Tarigan SH menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan hukum Abdul Razak, E Sangur SH dan Rajamin Siregar SH.

"Kami berharap Abdul Razak divonis bebas. Namun hakim mungkin berpendapat lain dan mungkin ini yang adil,"jelas Sangur.


Berdasarkan dakwaan JPU, dugaan korupsi ini terjadi pada saat Abdul Razak, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Siak. Pada tahun 2015 lalu, sebanyak 122 desa mengadakaan paket software sistem informasi manajemen administrasi dan keuangan desa (Simkudes) yang dikerjakan oleh PT Dimensi Tata Desantara, selaku kontraktor.

Program yang bersamaan dengan pengadaan pelatihan, papan informasi monografi dan profil desa, serta pengadaan buku pedoman umum penyelenggaraan pemerintah desa plus CD aplikasi dan buku suplemen tersebut. Masing-masing desa mengangarkan sebesar Rp 17,5 juta. Dalam perjalanannya, ada ada dugaan penyelewengan anggaran sebesar Rp.1.136 milyar itu.

Setiap desa dipungut biaya sebesar Rp17 juta oleh BPMPD Siak.Dalam perhitungan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) disebutkan kerugian negara akibat penyelewengan proyek ini mencapari Rp1,1 miliar.nur

 
INFO TERKAIT 
 Rabu, 16 Januari 2019 03:01:45
Pemilik Mobil Merasa Menjadi Korban Perampasan
 Rabu, 16 Januari 2019 10:01:14
Mantan Kadis PU Riau Dwi Agus Kembali ke Pengadilan
 Senin, 14 Januari 2019 09:01:17
Bangunan SPAM Durolis Ambruk, Dewan Minta Penegak Hukum Bertindak
 Sabtu, 12 Januari 2019 11:01:40
Terjerat Kasus Hukum, 4 ASN Rohul Diberhentikan Sementara
 Sabtu, 12 Januari 2019 11:01:20
Pelaku di Duga Gelapkan Uang Pembelian Kebun Sawit Berhasil di Tangkap Polisi
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca