Tersangka Korupsi, Staf Ahli Gubri Andi Diberhentikan Sementara
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Kamis, 18 Januari 2018 09:01:54
Tersangka Korupsi, Staf Ahli Gubri Andi Diberhentikan Sementara
KETERANGAN GAMBAR :
Dwi Agus Sumarno, Staf Ahli Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman/ Foto Internet

PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Dwi Agus Sumarno, Staf Ahli Gubernur Riau  H Arsyadjuliandi Rachman ini untuk sementara diberhentikan karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pekanbaru.
 
Pemberhentian sementara Dwi yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau ini, diungkapkan oleh  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, Rabu (17/1/18). Selain Dwi, ada empat ASN di lingkungan Pemprov Riau yang juga bernasib sama.

Diantaranya, Deliana dan Deyu pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) saat ini berubah menjadi Bapenda Riau. Keduanya terlibat kasus korupsi SPPD fiktif Dispenda tahun 2012-2013 lalu.

"Keduanya (Deliana dan Deyu) sudah kita berhentikan sementara sebagai ASN Bapenda. Namun kalau keputusan hukum tertinggi sudah inkrah, maka statusnya sebagai ASN bisa dinonaktifkan," katanya.

Selain itu, lanjut Ikhwan Ridwan, pihaknya juga melakukan pemberhentian sementara terhadap Anthoni Lutfi yang tak lain adalah pegawai BKD Riau. Anthoni terjerat kasus penipuan dengan modus mengiming-imingi korbannya dengan menjanjikan lulus menjadi pegawai honorer.

"Anthoni juga putusannya belum inkrah. Kita masih menunggu keputusan Pengadilan. Begitu juga dengan pak Dwi Agus Sumarno," cetus Ikhwan Ridwan.

Sedangkan satu pegawai lagi yang sempat mendapat surat pemberhentian sementara yakni Raja Beni Fantoni. Namun Raja Beni sudah keluar.

"Karena dia dinyatakan tidak bersalah oleh putusan hukum. Makanya surat pemberhentian sementaranya sebagai ASN kita cabut. Jadi sekarang ASN yang statusnya diberhentikan sementara ada empat orang, Deliana, Deyu,  Anthoni Lutfi dan Dwi Agus Sumarno," bebernya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Riau, Trimo Setiono menambahkan jika proses penyidikan sudah diberhentikan, atau putusan pengadilan menyatakan pegawai bersangkutan tidak bersalah, maka status pemberhentian sementara dicabut dan diaktifkan lagi sebagai ASN.

"Jadi kalau seseorang itu diberhentikan dari ASN harus ada keputusan hukum bahwa dia bersalah. Apakah itu diberhentikan hormat atau tidak hormat. Kalau dia tindak pidana ada kaitannya dengan jabatannya, begitu dinyatakan bersalah maka tidak ada ampun harus diberhentikan dari ASN," terangnya.

Menurutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak membuka peluang lagi seorang ASN untuk diaktifkan  lagi sebagai ASN yang terlibat pidana dengan jabatannya.

"Tapi kalau dia pidana umum masih ada peluang. Kita lihat sanksi pidananya, apakah 2 tahun keatas atau 2 tahun kebawah, dan dilihat juga kasusnya berencana atau tidak. Kalau berencana hampir sama dengan pidana dengan jabatannya, dipastikan yang sangkutan diberhentikan statusnya sebagai ASN," pungkasnya.ck/nur

 
INFO TERKAIT 
 Sabtu, 19 Mei 2018 12:05:34
Terungkap Delapan Terduga Teroris, Lima Diantaranya Satu Keluarga
 Sabtu, 19 Mei 2018 12:05:56
Tiga Lagi Terdakwa Korupsi RTH Segera Diadili
 Kamis, 17 Mei 2018 08:05:04
Identifikasi Terduga Teroris, Polda Riau Periksa Tujuh Orang
 Kamis, 17 Mei 2018 07:05:10
Soal Penetapan Tersangka, Hakim Kabulkan Prapid Alzami
 Rabu, 16 Mei 2018 12:05:29
Kasus TPPU Rp265 Miliar, Mantan Dirut PT BLJ Kembali Diadili
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca