DPRD Riau Minta Pemprov Putuskan Kontrak Lippo Karawaci
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Jumat, 13 April 2018 08:04:55
DPRD Riau Minta Pemprov Putuskan Kontrak Lippo Karawaci
KETERANGAN GAMBAR :
Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Darusman/ Foto Internet

PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Pemprov Riau diminta putuskan kontrak dengan Lippo Karawaci, setelah manajemennya menolak membayar jumlah deviden yang diminta Pemprov.

Desakan pemutusan kontrak itu datang dari anggota DPRD Riau, Suhardiman Amby. Dikatakan Suhardiman, jika memang pihak Lippo Karawaci masih tidak mau membayar deviden yang diminta, maka pemutusan kontrak menjadi pilihan logis.

"Ya, kalau manajemen menolak membayar deviden yang diminta, putus kontrak saja. Kalau berbelit-belit, putus kontrak saja," kata Suhardiman kepada wartawan, Kamis 12 April 2018.

Suhardiman juga meminta agar pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak gentar menghadapi manajemen Lippo Karawaci yang ada di Jakarta.

"Dasar kita kuat ketika kita minta bayaran lebih. Tidak masuk akal kalau mereka bilang merugi. Bayangkan, sebuah hotel di jalan utama provinsi, banyak acara pemerintah dilakukan di situ, mereka bilang rugi. Tak masuk akal," kata dia.

"Ya, kalau mereka sudah tidak sanggup, putuskan kontrak. Masih banyak BUMD kita yang sanggup mengelola," tutup Suhardiman.

Pemprov Riau sendiri kembali akan melayangkan surat keempat kepada pihak Lippo Karawaci, soal perubahan kerja sama pengelolaan Hotel Aryaduta. Serta yang kembali akan dilayangkan ini untuk mempertanyakan kembali kepada pihak pengelola lantaran tidak menggubris layangan surat sebelumnya.

Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Darusman mengatakan surat ini akan dilayangkan sesegera mungkin. Mengingat sudah terlalu lama Pemprov Riau menunggu jawaban dari pihak Lippo Karawaci.

“Dalam surat keempat ini untuk mempertanyakan kembali terhadap surat sebelumnya yang sudah kami layangkan. Karena memang sampai saat ini belum ada jawaban dari mereka (Lippo Karawaci),” katanya.bpc/nur

 
INFO TERKAIT 
 Rabu, 25 April 2018 07:04:23
Agar Selalu GCG Bank Riau Kepri Berkoordinasi Dengan KPK
 Selasa, 24 April 2018 12:04:26
Rizal Ramli : Lawan Upaya Praktek Neolib di Indonesia
 Senin, 23 April 2018 01:04:23
Menunggu RUU Sawit Di Sahkan DPR, Rakyat Selalu Menjadi Anak Tiri
 Jumat, 20 April 2018 12:04:04
Bupati Kampar Ajak Seluruh Masyarakat Menabung Di Bank Riau Kepri
 Kamis, 19 April 2018 08:04:44
Asumsi DBH Tinggi, Akibatkan APBD Ta. 2018 Bengkalis Tekor 40 persen
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca
    mustafa - 2018-04-13 02:04:42
  lebih baik biarkan pemprov dengan pihak terkait melakukan komunikasi gak perlu di intervensi oleh anggota dewan
    Replay By Admin
   
    iwan - 2018-04-13 01:04:11
  cakmano lah ini anggota dewan, investasi swasta hrus nyo di dukung lah..bukan di rongrong terus ttg dividen...pusing lah ambo liat anggota dewan jaman now
    Replay By Admin