KPK Periksa Mantan Ajudan Bupati dan Mantan Kepala Bappeda Kampar
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Rabu, 27 Juni 2018 03:06:40
KPK Periksa Mantan Ajudan Bupati dan Mantan Kepala Bappeda Kampar
KETERANGAN GAMBAR :
KPK Periksa Mantan Ajudan Bupati dan Mantan Kepala Bappeda Kampar/ Foto Internet

PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/6/2018), memeriksa dua orang, salah satunya pejabat Kabupaten Kampar - Riau terkait lanjutan penyidikan dugaan Korupsi suap dana perimbangan keuangan daerah pada RAPN perubahan tahun anggaran 2018.

Dua orang yang diperiksa dalam statusnya sebagai saksi ini antara lain bernama Auliya Ulilah Usman, dengan posisinya ditulis selaku ajudan Bupati Kampar (Saat ini mantan ajudan, red) serta Azwan sebagai Kepala Bappeda Kampar (Sekarang Asisten II Setdakab Kampar, red). Ini dibenarkan juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan WhatSapp.

Kata Febri, keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka berinisial YP dan dilakukan di gedung KPK. "Diperiksa untuk tersangka YP di gedung KPK," tulis juru bicara Lembaga Antirasuah tersebut.

Penelusuran di situs resmi KPK, YP adalah satu dari total empat tersangka yang ditangkap KPK terkait perkara tersebut. Ia menjabat sebagai Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

Sementara tiga tersangka lainnya berinisial AMS selaku anggota DPR RI 2014-2019 dan dua lainnya dari pihak swasta, masing-masing berinisial EKK dan AG. Mereka berempat kini sudah ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Tersangka AMS selaku anggota DPR RI periode 2014-2019 diduga bersama-sama dengan YP serta EKK selaku perantara penerima hadiah atau janji terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPN-P T8 2018.

Sedangkan AG diduga sebagai pemberi. Ia disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK mengamankan total sembilan orang pada Jumat (4/5/2018) di Jakarta, termasuk YP yang ditangkap dikediamannya daerah Bekasi. Diduga, pemberian suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P TA 2018.grc/nur

 
INFO TERKAIT 
 Rabu, 19 September 2018 09:09:23
Lakamaut Trantang Manuk Supir Truck Terjepit Meninggal Dunia
 Selasa, 18 September 2018 07:09:12
Aiptu Suroto Anggota Polres Pelalawan Menjadi Korban Lakalantas Meninggal Dunia
 Kamis, 13 September 2018 04:09:06
Rektor UIR Telusuri Akun Facebook Penyebar Ujaran Kebencian dan Penghinaan
 Rabu, 12 September 2018 04:09:03
Satu Dari Enam Pelaku Pemerkosaan di Rohul Ditangkap
 Jumat, 07 September 2018 09:09:47
Bupati HM. Wardan Hadiri Pemusnahan BB Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Polres Inhil
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca