KPU Dapat Menolak Balon Legislatif Bila Tidak Sesuai PKPU
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Senin, 16 Juli 2018 08:07:02
KPU Dapat Menolak Balon Legislatif Bila Tidak Sesuai PKPU
KETERANGAN GAMBAR :
KPU Dapat Menolak Balon Legislatif Bila Tidak Sesuai PKPU/ Foto Internet

RENGAT, UTUSANRIAU.CO  – Perlu diingat bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menolok pendaftaran bakal calon (balon) anggota legislatif apabila pendaftarannya tidak sesuai PKPU nomor 20 tahun 2018 . Jadi semua parpol yang mendaftarkan balon anggota legislative harus berpedoaman pada aturan tersebut.

“KPU dapat menolak pendaftaran balon anggota legislatif bila pengusulannya tidak  berdasarkan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota,” ujar Ketua KPU Kabupaten Inhu Muhammad Amin.

Beberapa hal yang harus diperhatikan agar balon legislative tidak ditolak KPU diantaranya formulir balon tidak ditandatangani oleh ketua atau sekretaris partai politik dan/atau sebutan lainnya.  KPU juga bisa menolak  apabila tidak terpenuhi kuota 30 persen perempuan.

Menurutnya, selain formulir ditandatangani oleh ketua atau sekretaris parpol, juga harus distempel basah. Bahkan apabila tidak distempel basah juga dapat ditolak saat mendaftar di KPU. Kemudian untuk memenuhi unsur 30 persen perempuan itu, di setiap tiga orang balon wajib terdapat satu orang perempuan. 

“Untuk nomor urut di tiga orang balon itu, dalam PKPU nomor 20 tersebut tidak diatur dalam penempatan nomor urut calon perempuan,” sebutnya.

Dalam pengajuan itu, untuk balon mantan nara pidana (napi) bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan atau korupsi juga tidak diperbolahkan. Bahkan masing-masing parpol harus mengisi formulir B3 DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota.

Dalam formulir tersebut berisikan fakta integritas yang ditandatangani oleh ketua atau sekretaris dan atau sebutan lainnya. Dimana dalam fakta integritas tersebut terdapat tiga poin pernyataan di antaranya pertama, balon yang diajukan ke KPU tidak akan melakukan KKN atau pelanggaran hukum lainnya. Kedua, nama-nama yang diajukan bukan terpidana narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak serta korupsi.

Bahkan dalam fakta integritas itu yakni di poin tiga dipertegas yakni, apabila dilanggar. Terhadap balon yang diajukan/balon yang tercatum DCS/DCT/calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, seksual terhadap anak dan atau korupsi, parpol bersedia dikenakan sanksi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/balon yang tercantum dalam DCD/DCT/calon terpilih dibatalkan dari daerah pemilihan (dapil) yang bersangkutan.

Untuk itu, katanya, sebelum penyampaian pendaftaran ke KPU, hendaknya masing-masing parpol mempedomani PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provins dan DPRD kabupaten/kota. **Ds

 
INFO TERKAIT 
 Kamis, 16 August 2018 02:08:15
Sidang Paripurna MPR Sahkan PAH I dan II MPR
 Rabu, 15 August 2018 07:08:40
Maju Pada Pileg 2019, Dewan Belum Terima Surat Pengunduran Diri Gubri Andi Rachman
 Selasa, 14 August 2018 07:08:56
Maju ke Senayan, Pemberhentian Gubri Andi Rachman Tunggu Paripurna Dewan
 Jumat, 10 August 2018 07:08:41
KPU Bengkalis Tetapkan 643 Berkas Balon DPRD MS
 Rabu, 08 August 2018 07:08:32
KPU Inhu Umumkan DCS 12 Agustus
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca