Meski Dikeluhkan ASN Pemprov, Single Salary Tetap Lanjut di 2019
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Rabu, 02 Januari 2019 08:01:24
Meski Dikeluhkan ASN Pemprov, Single Salary Tetap Lanjut di 2019
KETERANGAN GAMBAR :
Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi/ Foto Internet

UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU -  Diterapkannya sistem single salary untuk pegawai di lingkungan Pemprov Riau menuai banyak keluhan. Sepanjang 2018 saat sistem ini diberlakukan, hampir 3-4 bulan proses pembayarannya molor.

Tunjangan berdasarkan rapor kinerja ini sengaja diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Siapa yang paling produktif, besar pula pendapatan yang diterima.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi memyatakan meski banyak pegawai mengeluh pada tahun lalu, single salary tetap akan diterapkan pada 2019 ini. "Insya Allah, akan kami teruskan," ungkapnya, Selasa, (1/1/19) di Pekanbaru.

Hijazi mengakui memang hingga saat ini, sistem single salary masih dalam tahapan validasi di Kementerian Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi [MenPAN-RB]. Saat single salary diterapkan pada 2018 lalu, pihak MenPAN-RB mengusulkan agar sistem ini tetap dijalankan sedangkan validasinya dilalukan belakangan.

Diketahui sampai kini proses validasi di KemenPAN-RB masih berjalan dan belum selesai. Namun setelah nantinya proses validasi selesai, maka Pemprov Riau akan segera melakukan harmonisasi dan disesuaikan dengan catatan evaluasi tersebut.

"Validasi itu terkait dengan greading-nya. Kinikan setara eselon I seperti Sekda greading-nya 17, asisten 16, kepala badan ada yang 16 seperti BPKAD dan Bappeda. Termasuk perhitungan penyesuaian kerja. Kalau sesuai, ya 2019 kita jalan terus," sambungnya.

Hijazi mengklarifikasi soal tunggakan pembayaran single salary selama 3 bulan pada tahun lalu. Menurutnya masalah itu lebih disebabkan oleh dana transfer pusat yang tertahan sehingga berdampak pada pembayaran single salary.

Masalah lainnya, Pemprov Riau harus menyesuaikan dengan perintah presiden untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya [THR] dan gaji 13 sedangkan sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan penganggaran daerah.bpc/nur

 
INFO TERKAIT 
 Kamis, 20 Juni 2019 06:06:35
Diskominfo Luncurkan Aplikasi Rilis Berita
 Kamis, 20 Juni 2019 04:06:46
Pemprov Terus Lobi Pusat Agar DBH Riau Triwulan IV 2019 tak Tunda Salur
 Kamis, 20 Juni 2019 04:06:59
Polri dan TNI Senam Bersama Rangka HUT Bhayangkara Ke 73
 Rabu, 19 Juni 2019 05:06:40
Petani Desa Teluk Mesjid Dapat Pedampingan LTT Dari Babinsa Koramil 06/SA
 Rabu, 19 Juni 2019 05:06:31
TNI, Polri Bersama Warga Goro Bersihkan Mesjid AR-Rahman
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca