Hakim Tolak Eksepsi Mantan Kadishub Rohul
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Rabu, 09 Januari 2019 08:01:40
Hakim Tolak Eksepsi Mantan Kadishub Rohul
KETERANGAN GAMBAR :
Hakim Tolak Eksepsi Mantan Kadishub Rohul/ Foto Bertuahpos

UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menolak eksepsi (keberatan) mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Roy Roberto dan Bendaharanya Oktavia Yuliwanti, atas dakwaan jaksa terkait dugaan korupsi anggaran tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Sidang dengan agenda putusan sela yang di gelar Selasa (8/1/19) itu, dipimpin majelis hakim Dahlia Panjaitan SH."Menolak dengan keseluruhan eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa,"kata hakim.

Hakim menilai, dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sugandi SH itu, telah sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku. Dakwaan JPU sudah cermat baik syarat formil dan materil.

Selanjutnya, hakim meminta jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya. Sidang ini ditunda satu pekan mendatang.

Jaksa dalam dakwaannya menyebutkan, perbuatan kedua terdakwa ini terjadi tahun 2017 lalu. Ketika itu, Roy menyalahgunakan dana anggaran tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU).

"Anggaran tagihan itu seharusnya dibayarkan ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun oleh terdakwa, malah dipergunakannya untuk membayar pelunasan hutang pengadaan baju Linmas di Satpol PP Rohul, untuk keperluan Pilkada Rohul tahun 2015,"sebut jaksa.

Dijelaskan jaksa, pada tahun 2017 itu, Dishub Rohul‎ menganggarkan dana sebesar Rp1,4 miliar untuk membayar tagihan PJU ke PLN yang meliputi wilayah Kecamatan Rambah, Rambah Hilir, Ujung Batu dan Kecamatan Tandun. Namun, sebesar Rp 693 juta dipakai terdakwa Roy‎ Roberto untuk melunasi pengadaan baju Linmas di Satpol PP ke salah satu penjahit di Kota Pekanbaru.

Sementara untuk tagihan PJU, terdakwa hanya membatalkan sebesar Rp700 juta lebih. Perbuatan terdakwa Roy Roberto bersama terdakwa Oktavia selaku Bendahara, menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran, telah menyebabkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp693 juta.

Akibat perbuatannya itu, kedua terdakwa dijerat Pasal‎ 2 dan Pasal 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.nur/rpc

 
INFO TERKAIT 
 Rabu, 19 Juni 2019 14:06:30
Jaksa Tuntut Dua Pegawai BPN Siak Kasus Pungli 14 Bulan Penjara
 Jumat, 14 Juni 2019 09:06:26
Kejar Kejaran Polres Pelalawan Tangkap Bandar Narkoba
 Rabu, 12 Juni 2019 19:15:45
Kajari Pekanbaru Sertijab Tiga Jabatan Kasi
 Senin, 10 Juni 2019 20:35:29
Dua Hakim Terbaiknya Pindah Tugas, Ketua PN Pekanbaru Terharu
 Sabtu, 01 Juni 2019 11:06:57
Berboncengan Berupaya Mendahului Truck Balak Prancis Korban Tabrak Lari
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca