Permendagri 114 Jadi Acuan Desa Dalam Merencanakan Program Pembangunan
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Rabu, 01 Mei 2019 07:05:24
Permendagri 114 Jadi Acuan Desa Dalam Merencanakan Program Pembangunan
KETERANGAN GAMBAR :
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PBD) Riau Drs. H. Syarifuddin AR, M.Si dalam kegiatan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan RPJM desa dan RKP Desa Provinsi Riau, Senin (29/4/2019) di Hotel Resti Menara pekanbaru.

UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah transformasi perhatian pemerintah pada keberadaan desa. Pada saat ini  penyelengaara pemerintahan desa berbasis pada otonomi asli berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.  Artinya disisi lain memang fokus pemerintah adalah “membangun desa” lebih jauh lagi pemerintah ingin mewujudkan “desa membangun”. Dengan demikian pemerintah desa memiliki andil besar dalam pembangunan desa melalui usul dan prakarsa masyarakat setempat.

"Amanat peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita khususnya pada lini terdepan penyelenggara pemerintahan desa, para aparatur desa, dan aparatur kecamatan, yang pada prinsipnya sangat tau permasalahan dan potensi desanya masing-masing," jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Riau Drs. H. Syarifuddin AR, M.Si dalam kegiatan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan RPJM desa dan RKP Desa Provinsi Riau, Senin (29/4/2019) di Hotel Resti Menara pekanbaru.
  
Dijelaskannya, dalam memberdayakan, membangun dan memajukan desa, tentunya tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan. Melalui amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan di desa yang diwujudkan melalui RPJM desa dan dijabarkan tiap tahunnya melalui RKP desa. Kualitas mutu dari dokumen perencanaan desa ini menjadi fokus utama yang harus dicermati karena implementasi 5 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa (yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bencana alam) dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tertuang pada RPJM Desa. 

"Artinya RPJM desa menjadi kunci dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan kata lain desa melaksanakan kegiatan apa pada tahun ke berapa disertai dengan potensi serta kemampuan anggaran dalam APBD desa sudah dituangkan dalam dokumen RPJM desa," Kata Dia.

Dengan dilaksanakannya Bimtek penyusunan RPJM desa dan RKP desa ini menurut Kepala Dinas, adalah sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah  baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten melaksanakan fungsi pembinaan dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan khususnya pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan di tingkat pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. 

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pada pemerintahan desa akan berhasil diwujudkan apabila pengetahuan, sikap positif dan keterampilan para penyelenggaranya ditingkatkan salah satunya melalui bimbingan teknis.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada seluruh peserta bimtek, untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh demi tercapaianya tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini dan kebermanfaatan wawasan yang didapatkan untuk di aplikasikan pada penyelenggaraan pemerintahan desanya masing-masing. 

"Kepada panitia pelaksana, saya menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya bimbingan teknis penyusunan RPJM desa dan RKP desa ini sampai selesai dan secara khusus kepada tim fasilitator (Pak Bambang Tekno, ST dan Pak Haryono, M.Si) saya berharap dapat memberikan pencerahan, bimbingan dan keterampilan seoptimal mungkin," ungkapnya. *no

 
INFO TERKAIT 
 Sabtu, 25 Mei 2019 09:05:54
Pansus Pajak DKI Jakarta Studi Banding ke DPRD Riau
 Rabu, 22 Mei 2019 09:05:44
Pencegahan Penyebaran Tumpahan Minyak di Tahura Sesuai Aturan
 Sabtu, 25 Mei 2019 09:05:08
DPC Wartawan RI Meranti Serahkan Bantuan Palestina p13,7 Juta
 Jumat, 24 Mei 2019 12:05:03
Menyambut Aidil Fitri, TNI Goro Bersama Warga Tingkatkan Kebersihan Lingkungan Desa Dungun Baru
 Kamis, 23 Mei 2019 16:21:39
Pejabat Pemprov Riau Beli Tiket Perjalanan Dinas Via Online Jadi Temuan BPK
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca