Gubri: Presiden Tetapkan Lahan PTPN V Seluas 2.800 Hektar untuk Masyarakat Riau
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Jumat, 03 Mei 2019 21:28:02
Gubri: Presiden Tetapkan Lahan PTPN V Seluas 2.800 Hektar untuk Masyarakat Riau
KETERANGAN GAMBAR :

UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar menyebutkan, bahwa lahan perkebunan kelapa sawit PTPN V seluas 2.800 hakatar sudah diputuskan Presiden Joko Widodo untuk masyarakat Riau.

Keputusan presiden ini diungkap dalam Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

"Pagi tadi saya bersama Bupati Kampar, Kades Sinamanenek, dan Ninik Mamak menyampaikan aspirasi masyarakat adat soal lahan. Alhamdulillah, diputuskan presiden lahan kebun sawit PTPN 5 seluas 2.800 haktare diberikan kepada masyarakat adat Sinamanenek, Kabupaten Kampar," ungkap Syamsuar. 

Pada Ratas itu, sebut Syamsuar, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan, akan mencabut izin konsesi yang dipegang perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika tidak menyerahkan lahan masyarakat yang masuk ke dalam wilayah desa maupun kampung pada konsesi.

Keinginan kepala negara terkait masalah kosensi ini, jelas Syamsuar, karena mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan. 

"Bahkan, presiden juga sempat mengatakan kalau yang diberi konsesi sulit, maka cabut konsesinya. Sudah jelas masyarakat sudah hidup lama, tinggal di situ, malah kalah dengan konsesi yang baru saja diberikan," kata Syamsuar mengulangi ucapan presiden. 

Apa yang diucapkan Presiden Jokowi ini lantaran dia sering mendapat keluhan dari masyarakat saat membagikan sertifikat tanah maupun berkunjung ke daerah terkait sengketa lahan, baik dengan swasta, BUMN, maupun pemerintah.

Bahkan, Jokowi mengaku dirinya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang sengketa tanah antara masyarakat dengan PTPN 5 , di Kabupaten Kampar, Riau. Presiden juga meyakini sengketa tanah ini tidak hanya terjadi di Kampar, tetapi juga di wilayah lainnya.rls/nor

 
INFO TERKAIT 
 Senin, 24 Juni 2019 09:06:05
Tiga Kabupaten Belum Ajukan Nama Cawabup ke Pemprov Riau
 Sabtu, 22 Juni 2019 01:06:54
Penguatan MPR Bisa Melalui Amandemen UUD atau UU MD3
 Jumat, 21 Juni 2019 02:06:47
Sekjen Partai Demokrat Tepis Adanya KLB
 Rabu, 19 Juni 2019 11:06:04
Perhelatan Pilkada Rohul Beberapa Nama Sudah Mulai Muncul
 Selasa, 18 Juni 2019 03:06:25
Ditanya Kesedian Maju Dipilkada Inhu, Kadis PMD Riau Masih "Malu- Malu
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca