PMD Riau Kuatkan Kelembagaan Pamsimas
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Sabtu, 04 Mei 2019 01:05:26
PMD Riau Kuatkan Kelembagaan Pamsimas
 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PBD) Riau Drs. H. Syarifuddin AR, M.Si Membuka saat membuka kegiatan Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan Pamsimas, Provinsi Riau, Senin (29/4/2019) di Hotel Winstar Pekanbaru. /Foi Internet

UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - UNDANG-Undang Nomor 17 Tahun 2007  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Amanat tersebut dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Implementasi lebih lanjut maka pemerintah dalam mewujudkannya salah satunya dengan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PBD) Riau Drs. H. Syarifuddin AR, M.Si , saat membuka kegiatan Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan Pamsimas, Provinsi Riau, Senin (29/4/2019) di Hotel Winstar Pekanbaru. 

Dijelaskannya, program Pamsimas dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian target Millenium Development Goal (MDGs) sektor Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019, yaitu: (1) 100-0-100, yaitu 100% akses air minum, 0% kawasan pemukiman kumuh dan 100% akses sanitasi, (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Untuk menjaga keberlanjutannya diselaraskan dengan Sutainable Development Goals (SDGs) 2015-2030 terutama untuk tujuan yeng ke-6 yaitu menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Lokus Pamsimas adalah di desa dengan fokus tersedianya air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat dalam konteks pelayanan dasar bagi masyarakat dengan konten keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Pada Program Pamsimas III diberlakukan sharing program dengan porsi pembiayaan yang berasal dari APBN dan atau APBD dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar 70%, dari APBDesa minimal SEBESAR 10% dan kontribusi masyarakat sebesar 20% dan dalam bentuk uang tunai (in-cash) sebesar 4% dan material/tenaga kerja (in-kind) sebesar 16%. 

Dalam 11 Kabupaten/kota  terdapat sebanyak 999 desa, dengan gambaran kondisi kinerja penglolaan SPAMS Adalah, pertama keberfungsian SPAM, 668 desa berfungsi baik, 274 Desa  berfungsi sebagian, 54 Desa  tidak berfungsi 3 desa Tidak ada data. Total Desa 999 Desa Pamsimas Se provinsi Riau. Kedua, menerapkan pengumpulan iuran: 65 Desa   iuran > BOP; 302 Desa  iuran = BOP; 471Desa  iuran < BOP, 158 Desa Tidak ada iuran 3 Desa Tidak ada data dari total 999 Desa seprovinsi Riau. Dan yang Ketiga, pengelolaan Pembukuan: 640 tidak lengkap; 220  lengkap ; 136 tidak ada, Total Desa Pamsimas sebanyak 999 Desa Penerima Program Pamsimas.

 
 
Kepala Bidang UEM dan TTG Dinas PMD Provinsi Riau Nasrijal,S.Sos menyampaikan laporannya

"Sebagai dukungan terhadap kewenangan Desa khususnya pemenuhan terhadap pengelolaan air minum berskala Desa, pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa dan pembinaan kesehatan masyarakat, serta upaya mencapai Universal Akses air minum dan sanitasi Tahun 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PDTT, dan Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama membangun Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau PAMSIMAS di wilayah perdesaan dan pinggiran kota yang di dukung oleh World Bank," jelasnya.

Sebagai dokumen usulan bagi pelaksanaan Program PAMSIMAS, setiap Desa yang membutuhkan dukungan terhadap program air minum dan sanitasi wajib menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang merupakan dokumen usulan bagi upaya mewujudkan Desa PAMSIMAS. Dokumen lainnya yang harus disusun oleh calon Desa Pamsimas adalah PJM Pro Aksi yaitu Program Jangka Menengah Program Air Minum dan Sanitasi. Sehubungan dengan komitmen dari Pemerintah Desa pada dokumen RKM untuk memberikan kontribusi 10% dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan Desa PAMSIMAS melalui APBDes, maka Pemerintah Desa diharapkan dapat mengintegrasikan Program PAMSIMAS yang tertuang di dalam dokumen PJM Pro Aksi dan RKM ke Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa. 

Bentuk dukungan dan partisipasi Pemerintah Provinsi Riau dalam Pelaksanaan PAMSIMAS tahun 2019 bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan melaksanakan Kegiatan Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan PAMSIMAS Provinsi Riau yang berjumlah 60 (enam) puluh orang. 

Sehubungan dengan adanya komitmen dari Pemerintah Desa dalam membangun Program PAMSIMAS dalam mendukung kewenangan Desa dan pencapaian Universal AirMinum dan Sanitasi Tahun 2019, maka terdapat beberapa hal yang substansial sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa sebagai berikut:   

1. Upaya memperkuat Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa dalam pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa dan pengelolaan air minum berskala Desa diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.

2. Dukungan terhadap kewenangan Desa khususnya program air minum dan sanitasi harus selaras dengan Dokumen resmi Pemerintah Desa yaitu RPJM Desa dan RKP Desa yang merupakan dasar bagi penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

3. Pemanfaatan Aset Desa khususnya dalam mendukung pelaksanaan Program air minum dan sanitasi diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

4. Penetapan dukungan terhadap air minum dan sanitasi dengan menggunakan anggaran dari APBDes memerlukan peran strategis Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertuang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 

5. Kerja sama di bidang pemenuhan air minum dan sanitasi masyarakat Desa dengan melibatkan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. 

 

Tingkatkan Akses Layanan Air Minum Masyarakat Melalui Pamsimas 

 

UNTUK meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin pedesaan, khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota, serta meningkatkan nilai perilaku hidup sehat dan membangun/menyediakan prasarana dan saran air minum serta sanitasi berbasis masyarakat berkelanjutan dan mampu diadaptasikan oleh masyarakat. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau gelar kegiatan Pemasyarakatan Dan Penguatan Kelembagaan Program Air Minum Dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas)  se Prov Riau Tahun 2019.

Ketua Panitia Pelaksana yang juga merupakan Kepala Bidang UEM dan TTG Dinas PMD Provinsi Riau Nasrijal,S.Sos menjelaskan, tujuan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemasyarakatan dan Pamsimas adalah, Membangun/memantapkan kesamaan pemahaman /persepsi tentang pentingnya peningkatan kesehatan dan perilaku higienis di masyarakat;. Mewujudkan komitmen bersama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas local (Pemerintah Daerah dan masyarakat) dalam pelaksanaan dan pemeliharaan program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Dan membentuk kelembagaan PAMSIMAS ditingkat Desa/Kelurahan.

Kepala Sub Direktorat Lingkungan Hidup Direktorat PSDA dan TTG Kemendes PDTT. BAPPEDA Provinsi Riau. Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Dinas PUPR Provinsi Riau dan ROMs 4 Program Pamsimas Provinsi.

"Kegiatan ini diikuti 60 peserta dengan rincian sebagai berikut, 1. orang dari DPMD kabupaten. 2 orang Kepala Desa lokasi Pamsimas. 30 rang dari pengurus Asosiasi Pamsimas Kabupaten. 2 orang dari pengurus KP Spams. 1 orang TA P3MD," pungkasnya. **no
 

 
 
INFO TERKAIT 
 Sabtu, 25 Mei 2019 09:05:54
Pansus Pajak DKI Jakarta Studi Banding ke DPRD Riau
 Rabu, 22 Mei 2019 09:05:44
Pencegahan Penyebaran Tumpahan Minyak di Tahura Sesuai Aturan
 Sabtu, 25 Mei 2019 09:05:08
DPC Wartawan RI Meranti Serahkan Bantuan Palestina p13,7 Juta
 Jumat, 24 Mei 2019 12:05:03
Menyambut Aidil Fitri, TNI Goro Bersama Warga Tingkatkan Kebersihan Lingkungan Desa Dungun Baru
 Kamis, 23 Mei 2019 16:21:39
Pejabat Pemprov Riau Beli Tiket Perjalanan Dinas Via Online Jadi Temuan BPK
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca