Tak Hanya Geledah Geledah Rumah Dinas, KPK Geledah Kantor Walikota Dumai
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Selasa, 13 August 2019 01:08:56
Tak Hanya Geledah Geledah Rumah Dinas, KPK Geledah Kantor Walikota Dumai
KETERANGAN GAMBAR :
KPK Geledah Rumah dan Kantor Wali Kota Dumai/ Foto Tempo.co

UTUSANRIAU.CO, DUMAI -  KPK menggeledah rumah dan kantor Wali Kota Dumai, Zulkifli AS, di Dumai, Riau. Zulkifli bungkam berkaitan dengan upaya penggeledahan yang dilakukan KPK tersebut.

Dilansir Antara, Jumat (26/4/2019), tim penyidik KPK memasuki Kantor Sekretariat Wali Kota Dumai pukul 10.30 WIB, sedangkan penggeledahan di kediaman dinas dimulai sejak pagi dan berlangsung hingga pukul 14.00 WIB.

Penyidik KPK datang ke rumah dinas wali kota menggunakan dua mobil minibus dan langsung masuk ke dalam rumah. Selama proses pemeriksaan mereka mendapat pengawalan personel kepolisian bersenjata dari Polres Dumai.

Zulkifli yang berada di luar rumah tidak memberikan keterangan apapun. Politikus Partai NasDem tampak terburu-buru meninggalkan lokasi.

Sedangkan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemkot Dumai Dede Mirza, mengatakan, tim KPK menggeledah ruang kerja Zulkifli. Sejumlah dokumen, dikatakan dia, turut disita petugas.

"Saya diminta asisten agar mendampingi dan menyaksikan kegiatan penyidik di ruang kerja wali kota, dan mereka ada berlima, sejumlah kepala dinas dipanggil juga oleh tim KPK," kata Dede.

KPK belum memberikan keterangan apapun berkaitan dengan penggeledahan ini. Namun biasanya KPK melakukan penggeledahan berkaitan dengan perkara yang sudah ditangani di tahap penyidikan serta sudah ada tersangka yang ditetapkan.

Zulkifli sebelumnya pernah dipanggil KPK sekitar bulan Agustus 2018. Saat itu dia dimintai keterangan KPK di Jakarta terkait dugaan kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah RAPBN-P tahun anggaran 2018. Zulkifli mengaku tak tahu aliran duit kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018.

"Saya tak tahu," kata Zulkifli saat keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).

KPK juga telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu, yakni anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Eka Kamaluddin (perantara), Yaya Purnomo (mantan pejabat Kemenkeu yang terkena OTT), serta seorang kontraktor Ahmad Ghiast.

Terakhir pada hari ini KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman setelah sebelumnya rumahnya digeledah. Budi diduga memberikan suap ke Yaya. **detiknews.com

 
INFO TERKAIT 
 Rabu, 14 August 2019 09:08:55
Pasca Karlahut Semakin Meningkat Kapolres Janjikan 5 Juta Penangkap Pelaku Karlahut
 Selasa, 13 August 2019 08:08:57
Malam Idul Adha, Seorang Warga Air Molek Diamankan Polisi
 Senin, 12 August 2019 10:08:24
Seorang Remaja Tenggelam di Pantai Kute Pangkalan Kerinci
 Minggu, 11 August 2019 06:08:36
Kejati Riau Pastikan Hukuman Berat Menanti Pelaku Karhutla
 Jumat, 09 August 2019 04:08:45
Babinsa Desa Balai Pungut Bersama Warga Patroli Cegah Karlahut di Wilayahnya
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca