Darul Siska Desak Pleno Sepakati Waktu Rapimnas
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Kamis, 15 August 2019 11:08:06
Darul Siska Desak Pleno Sepakati Waktu Rapimnas
KETERANGAN GAMBAR :
Darul Siska Desak Pleno Sepakati Waktu Rapimnas

UTUSANRIAU.CO, JAKARTA - DPP Partai didesak untuk memggelar rapat pleno dan menyepakati waktu Rapimnas dan Munas menjelang Oktober 2019. Selanjutnya disepakati bersama, pengurus DPP sekarang diberi kewenangan penuh untuk menentukan calon Menteri, calon pimpinan MPR/DPR dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI.

"Jika para petinggi Golkar sadar dan mengutamakan kepentingan partai lebih besar di masa mendatang, perdebatan waktu Munas tidak perlu menyita energi. Solusinya segera rapat pleno dan sepakati bersama waktu Rapimnas dan Munas jelang Oktober 2019, " ujar Darul Siska, di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Dengan adanya kesepakatan, maka lanjut Darul, kepentingan jangka pendek pengurus DPP sekarang terpenuhi dan tuntutan aspirasi untuk kebutuhan partai yang lebih besar guna menyongsong dan memenangkan calon-calon Partai Golkar pada Pilkada tahun depan, juga terjawab.

Darul menjelaskan penyelenggaraan waktu Munas menjadi polemik beberapa pengurus DPP Partai Golkar. Menurutnya, waktu Munas tidak semata- mata terkait dengan pergantian atau pemilihan Ketua Umum dan kewenangan Munas lainnya. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai waktu pelaksanaan Munas. Tetapi yang pasti keputusan Munaslub  20 Desember 2017, menyatakan masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar 2014-2019.

"Dengan demikian sudah wajib hukumnya Munas dilaksanakan tahun 2019 ini, " katanya.

Darul tak mengelak perbedaan pandangan tentang waktu penyelenggaraan Munas Partai Golkar, dilatarbelakangi oleh kepentingan masing- masing.

Pihak yang ingin Munas bulan Desember 2019, sangat berkepentingan untuk menentukan calon-calon Menteri yang diusulkan kepada Presiden, menentukan calon pimpinan MPR, pimpinan DPR dan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI.

Sedangkan pihak yang ingin Munas lebih cepat atau sebelum Oktober berkepentingan agar konsolidasi di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa perlu diselesaikan segera, untuk mengantisipasi Pilkada pada September 2020. 

"Kalau partai Golkar tidak segera konsolidasi total dari Pusat sampai ke Desa, sangat mungkin tokoh-tokoh/pimpinan Partai Golkar sendiri tidak percaya diri atau ragu untuk dicalonkan oleh Partai Golkar pada Pilkada yang akan datang, " ujarnya. **Bam

 
INFO TERKAIT 
 Jumat, 13 September 2019 04:09:59
Nasaruddin Mantan Ketua DPRD Mendaftar Ke PDIP
 Selasa, 10 September 2019 10:09:14
Ketua PWI Riau Jadi Ketua Tim Penilai KPU se-Riau
 Selasa, 10 September 2019 09:09:41
Sah, 45 Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Masa Bhakti 2019-2024 Resmi di Lantik
 Selasa, 10 September 2019 09:09:44
Mulai Hari Ini, PDI P Kabupaten Bengkalis Jaring Balon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Pilkada Serentak 2020
 Selasa, 10 September 2019 09:09:59
Dua Kader Perindo Inhu Dilantik Jadi Wakil Rakyat
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca