Rapat Tim Koordinasi Bansos se Provinsi Riau bersama Satgas Pengamanan dan Gakkum Distribusi Bansos Tahun 2019
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Selasa, 29 Januari 2019 03:08:37
Rapat Tim Koordinasi Bansos se Provinsi Riau bersama Satgas Pengamanan dan Gakkum Distribusi Bansos Tahun 2019
 
Rapat Tim Koordinasi Bansos se Provinsi Riau bersama Satgas Pengamanan dan Gakkum Distribusi Bansos Tahun 2019

UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Terkait pembentukan Satgas penyaluran Bansos, Selasa (29/01/2019) dilaksanakan rapat Tim Koordinasi bansos se Provinsi Riau bersama Satgas Pengamanan dan Gakkum Distribusi Bansos tahun 2019.

Rapat dipimpin langsung Kasatgas Riau Wakapolda Riau Brigjen Pol Wahyu Widada M Phil, dan dihadiri Kadis Sosial Provinsi Riau, Kepala Bappeda, Dinsos Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau, Bulog, Statistik, Himbara, Wakapolres dan Korwil PKH.

Saat memimpin pertemuan Wakapolda Riau menghimbau seluruh Kasatgas Kabupaten/ Kota untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat terkait dengan program Kemensos dan penyaluran Bansos kepada masyarakat karena dianggap Dinsos lebih tau tentang Bansos. Menurut beliau, kepolisian ditunjuk karena Kepolisian mempunyai jaringan yang luas dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah. Beliau juga menegaskan agar memberdayakan pendamping dan koordinator pendamping untuk saling bertukar informasi terkait dengan penyaluran Bansos. Beliau menegaskan, kami akan selalu mendampingi dan mengawal jalannya penyaluran Bansos.

 
 
Rapat Tim Koordinasi Bansos se Provinsi Riau bersama Satgas Pengamanan dan Gakkum Distribusi Bansos Tahun 2019

Menanggapi himbauan Wakapolda, Kadis Sosial Provinsi Riau H. Dahrius Husin memaparkan bahwa kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus sesuai dengan Basis Data Terintegrasi (BDT) dan kritera Program Keluarga Harapan (PKH), KPM boleh mendapatkan lebih dari satu bantuan dengan syarat masuk dalam kriteia bantuan, untuk PKH, KPM maksimal mendapatkan 4 variabel komponen, update data 2 kali setahun, dan pada Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Kelurahan (Muskel) mesti dikawal agar berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang tepat harus ada kesepakatan titik distribusi dan titik bagi antara bulog dan dinsos dengan memperhitungkan biaya distribusinya. Rastra tidak boleh dibagi kepada masyarakat yang tidak termasuk dalam data KPM  penerima bansos. 

Menurut Korwil PKH Provinsi Riau Mahali,"persoalan kemiskinan merupakan tanggung jawab negara, dengan didasari data yang valid dan dengan fungsi yang baik oleh seluruh stake holder terkait, KPM PKH maksimal dibantu 4 komponen saja. Kartu E-Combo telah mengakses bantuan dari 2  direktorat yaitu bantuan PKH dan RASTRA dan akan dilanjutkan dengan bantuan gas, listrik dan lain sebagainya pada tahun-tahun berikutnya. Semua penerima PKH wajib juga menerima bansos rastra, dan pendamping memiliki tugas memastikan bantuan sampai kepada KPM. Kita harus lebih serius menangani kemiskinan melalui Bansos, "ujar Mahali” Adv

 
 
INFO TERKAIT 
 Kamis, 08 August 2019 11:09:56
PC Muslimat NU Inhil Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah
 Jumat, 13 September 2019 10:09:58
Bupati Inhil Turut Berjibaku Padamkan Api di Tempuling
 Jumat, 30 August 2019 06:09:54
Fungsi LKS Sebagai Mitra Pemerintah Atasi Persoalan Sosial
 Jumat, 13 September 2019 08:09:54
Dinsos Riau Siapkan Ruang Steril Bagi Masyarakat Terkena ISPA
 Kamis, 12 September 2019 07:09:50
BRSPDSRW Melati Kemesos RI, PT ABDI dan Dinsos Riau Lakukan Pemeriksaan Penyandang Disabilitas Tunga Runggu
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca