Bentuk Satgas Penyaluran Bansos, Dinsos Riau dan Kepolisian Daerah Riau Teken Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Selasa, 22 Januari 2019 09:08:36
Bentuk Satgas Penyaluran Bansos, Dinsos Riau dan Kepolisian Daerah Riau Teken Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding
 
Dinsos Riau dan Kepolisian Daerah Riau Bentuk Satgas Penyaluran Bansos

UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

Untuk memastikan bantuan sosial dari Kemensos RI sampai kepada yang berhak menerimanya, Kepolisian Daerah Riau membentuk Satuan Tugas pengamanan dan penegakkan hukum penyaluran Bansos pemerintah pusat yang merupakan hasil nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara Kapolri dengan Kementerian Sosial pada Jum’at (11/01/2019).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau H. Dahrius Husin didampingi Pejabat Eselon III dan IV, Wakapolda Riau Brigjen Pol Wahyu Widada M Phil, Irwasda Kombes Pol Muhammad Zainul Muttaqim, para Pejabat Utama di Mapolda Riau dan staf serta Plt Kepala Bappeda Riau dan staf mengikuti video conference dengan seluruh jajaran Mapolda se Indonesia, Kasatgas Bansos sejumlah pejabat Kementerian Sosial, Selasa (22/01/2019) pagi, bertempat di Aula Tribrata polda Riau.

Saat memimpin video conference Kasatgas Bansos Irjen Pol Mukhtiono dalam arahannya menyatakan bahwa ada berbagai jenis dan bentuk bantuan yang akan didistribusikan kepada masyarakat penerima Bansos, untuk itu langkah awal yang perlu dilakukan adalah mensosialisasikan manfaat dan kategori Bansos kepada masyarakat.
 

 
 
Dinsos Riau dan Kepolisian Daerah Riau Bentuk Satgas Penyaluran Bansos

Beliau menambahkan bahwa dalam penyaluran Bansos ada potensi-potensi kerawanan pada penyaluran dana Bansos diantaranya, ada wilayah yang belum melakukan update data penerima Bansos yang berdampak kepada kerawanan pemberian dana Bansos yang tidak tepat sasaran yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik sosial, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. 

Penyaluran Bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak dalam bentuk uang tunai tetapi menggunakan kartu E-Combo juga berpotensi terjadi penyimpangan dan pendistribusian dalam bentuk sembako. 

Satgas Pam dan Gakkum Pendistribusian Bansos dibentuk mulai dari tingkat Pusat sampai tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Satgas terdiri dari 4 Subsatgas, Subsatgas Pendataan dan Sosialisasi, Subsatgas Media, Subsatgas pengamanan Distribusi dan Subsatgas Gakkum.

Kasatgas Bansos menegaskan setiap jajaran di wilayah harus mendalami setiap kegiatan dengan Kepala Dinas Sosial di wilayah masing-masing untuk memperoleh informasi sedangkan Subsatgas yang ada di Mabes Polri akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial.

Kadis Sosial H. Dahrius Husin berharap dengan adanya kerjasama ini semua program-program Bansos dari Kemensos akan berjalan sesuai harapan dan tepat sasaran berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT). **Adv

 
 
INFO TERKAIT 
 Minggu, 15 September 2019 07:09:08
Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun, Kadis PMD Riau Terpukul di Tinggalkan Sang Ibunda di usia 77 Tahun
 Sabtu, 14 September 2019 05:09:35
Panglima TNI Bermalam di Riau
 Sabtu, 14 September 2019 05:09:05
PWI Riau Akan Berkunjung ke Ho Chi Minh, Vietnam
 Sabtu, 14 September 2019 05:09:07
Pengurus OSIS Baru SMKN 01 Pinggir  Diwajibkan Latihan  PBB Calon Pemimpin
 Sabtu, 14 September 2019 05:09:25
Perangkat Desa Sri Tanjung Rupat di Sambangi Babinsa Komsos Karlahut
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca