Pelemahan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Selasa, 10 September 2019 01:09:36
Pelemahan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP
KETERANGAN GAMBAR :
Hutan /Foto Internet

UTUSANRIAU.CO, JAKARTA - Wacana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada sidang paripurna terakhir periode 2014-2019, 24 September 2019, kembali digaungkan untuk menjadi milestone pada rezime ini. Walaupun daftar masalah RKHUP sudah berkurang sejak tahun lalu, pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi luput dari masalah tersebut.
 
Pasalnya rumusan kedua hal ini melemahkan penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

Raynaldo G. Sembiring, Deputi Direktur ICEL menjelaskan bahwa pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKHUP merupakan kemunduran dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. 

"Pengaturan unsur tindak pidana lingkungan hidup dalam RKHUP ini kembali pada pengaturan unsur tindak pidana lingkungan hidup dalam UU 23/1997, dengan dicantumkannya unsur melawan hukum ini tentu akan menghambat proses pembuktian. Selain itu, delik pencemaran dan kerusakan juga dirumuskan dalam delik materiil yang memerlukan akibat, padahal pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam UU 32/2009 tidak lagi memerlukan akibat". 

Lebih lanjut, perumusan pidana badan pun sangat tinggi, padahal mayoritas kasus tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi.

Lebih jauh lagi, Marsya M. Handayani, Peneliti ICEL mencatat RKHUP keliru merumuskan pengertian korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pengkodifikasian. Korporasi dalam RKUHP dirumuskan sangat luas hingga menghilangkan makna korporasi itu sendiri sebagai badan hukum. 

"Pertanggungjawabannya pun bablas menjadi pertanggungjawaban perdata dengan diaturnya badan usaha non-badan hukum yang pertanggungjawabannya dilakukan secara pribadi, tidak atas nama korporasi", ungkapnya, Selasa (10/09/19). 

Sementara upaya kodifikasi tindak pidana lingkungan hidup berpotensi menimbulkan dualisme karena tidak mencabut core crime yang ada dalam UU 32/2009 melainkan merujuk pada UU 23/1997 (vide pasal 626 ayat (1) huruf c).

Seharusnya, KUHP yang dicita-citakan dapat mengatasi masalah-masalah penegakan hukum pidana lingkungan hidup. 

Dengan demikian, ICEL merekomendasikan untuk: Menarik pembahasan RKUHP untuk dikaji ulang; Melakukan perbaikan dengan menyesuaikan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP dengan UU 32/2009.

Jika poin 1 dan 2 tidak dapat dilakukan, maka mengeluarkan tindak pidana lingkungan hidup dari RKUHP; dan Memperbaiki ketentuan tentang korporasi dan pertanggungjawabannya. **Rls

 
INFO TERKAIT 
 Minggu, 15 September 2019 09:09:01
Sebagian Besar Gambut, KLHK: 49.266 Hektare Lahan Terbakar di Riau
 Minggu, 15 September 2019 09:09:25
Padamkan Karhutla di Riau, Panglima TNI Terjunkan 350 Personil TNI
 Minggu, 15 September 2019 09:09:33
Padamkan Hrahutla di Riau, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto Kerahkan Pesawat CN295
 Sabtu, 14 September 2019 05:09:22
Panglima TNI dan Kepala BNPB Tiba di Gedung Daerah
 Sabtu, 14 September 2019 11:09:45
JMGR Ajukan 44.998 Hektare Perhutanan Sosial Bersama Masyarakat Gambut di Riau ke KLHK
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca