Arif Himbau OPD Kabupaten Siak Gunakan Jasa ISP
Home | Otonomi | Pendidikan | Ekonomi | Kesehatan | Olahraga | Teknologi | Hukum | Lingkungan | Religion | Gaya Hidup | Politik | Kampus
>> Hot News
     
Kamis, 27 Desember 2018 06:12:34
Arif Himbau OPD Kabupaten Siak Gunakan Jasa ISP
KETERANGAN GAMBAR :
Arif Himbau OPD Kabupaten Siak Gunakan Jasa ISP/ Foto Internet

UTUSANRIAU.CO, SIAK - Manajer Operasional PT. Sarana Pembangunan Siak, Arif Gusnali, S.Si.,MM., menghimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Siak untuk menggunakan jasa Internet Service Provider (ISP) dari perusahaan yang memiliki legalitas/izin yang jelas.

"Kami mengimbau kepada OPD di Kabupaten Siak untuk menggunakan jasa layanan ISP dari perusahaan yang sudah mengantongi izin dan legal, agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," ungkapnya. 

Ia mengatakan bahwa,  saat ini di Provinsi Riau, terdapat sejumlah perusahaan ISP berizin. Sementara di Kabupaten Siak sendiri sudah ada dua perusahaan ISP berizin. Salah satunya adalah PT Sarana Pembangunan Siak (SPS) yang telah memiliki Izin dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia No 493 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet ISP.

ISP tersebut dimiliki oleh salah satu BUMD Pemerintah Kabupaten Siak yang memiliki brand (merk) bernama SiakNet.

PT SPS juga merupakan satu–satunya BUMD di Indonesia yang memiliki izin penyelenggaraan jasa akses internet/ISP (Internet Service Provider) dari Dirjen POSTEL Dep. KOMINFO RI Nomor 197/DIRJEN/2007 tanggal 24 mei 2007. Saat ini PT SPS telah memiliki beberapa POP yang tersebar di Riau.

SPS juga merupakan satu–satunya BUMD di Indonesia yang yang memiliki izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup (JARTUP) dari Kementrian Komunikasi dan Informatika RI Nomor 180/KEP/M.KOMINFO/7/2008 tanggal 16 Juli 2008. Saat ini, izin penyelenggaraan JARTUP digunakan untuk jaringan interkoneksi dengan basis FO (Fiber Optic).

Jasa layanan (service) JARTUP adalah jasa pertukaran, penyimpanan dan pengelolaan data antara konsumen dengan sistem komunikasi tertutup. Biasanya jasa service ini digunakan kantor–kantor, pabrik–pabrik, maupun suplayer yang memiliki kepentingan kerahasiaan komunikasi data digital.

Service tidak menutup hanya pada komunikasi data melainkan juga komunikasi suara maupun digital image, sedangkan aplikasi penggunaan umumnya pada komunikasi Point to Point antar kantor (Closed User Group). Media yang digunakan untuk melayani JARTUP antara lain : a. Cable system menggunakan kabel tembaga atau Fiber Optic.

Siaknet juga mampu memberikan layanan internet dengan media wireless 5,8Ghz yang mampu mentransmitkan jaringan internet hingga ke plosok desa dengan jaminan koneksi yang stabil dan tidak terpengaruh oleh keadaan cuaca. Dengan layanan 24 jam x 7 oleh team network dan fast respons untuk keluhan pelanggan, mengutamakan kualitas jaringan hingga sampai di router end user.

" Adapun ancaman pidana Blbagi pengguna Internet dan Penyelenggara tak Berizin

Di sisi lain, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya Pasal 7 ayat (1) menyebut, penyelenggaraan telekomunikasi meliputi: a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 11 ayat (1), bahwa penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri,"paparnya.

Untuk mengawasi pelaksanaan UU tersebut, Kementerian Kominfo dituntut untuk melaksanakan pengawasan seintensif mungkin dan sejauh ini sudah cukup banyak kasus pelanggaran terhadap UU tersebut yang telah, sedang dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu hasil penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo bersama aparat penegak hukum belum lama ini adalah terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu institusi tertentu yang melakukan penyelenggaraan layanan telekomunikasi namun tidak memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 ayat 1 tersebut di atas.

Ketentuan dasar hukum terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam UU Telekomunikasi khususnya Pasal 47 yang menyebutkan, barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000.

"Selain masyarakat atau instansi baik swasta maupun pemerintah harus berlangganan dengan ISP yang berizin juga dalam pelaksanaannya pelanggan tersebut harus berlangganan dan berkontrak langsung dengan ISP yang bersangkutan, dalam hal ini tidak dikenal yang namanya surat dukungan dari ISP, karena tanggung jawab penuh berada di ISP,"pungkasnya.(din)

 
INFO TERKAIT 
 Senin, 10 Desember 2018 05:12:39
Inilah Mobil Listrik Karya Anak Negeri
 Kamis, 15 November 2018 02:11:38
Selenggarakan Boost!, Gadjian Mensosialisasikan Aneka Solusi Teknologi Pengembangan Usaha
 Senin, 12 November 2018 09:11:58
Toyota Kembangkan Pembakaran Hidrogen Tekan Emisi
 Rabu, 31 Oktober 2018 09:10:44
Model Baru Sedan Toyota yang Pernah Jadi Mobilnya Menteri
 Rabu, 24 Oktober 2018 09:10:49
Fortuner atau Pajero Sport yang Lebih Laris di Indonesia?
 
Isi Komentar
   
Peringatan : Dilarang menulis komentar berbau SARA, fitnah, & menistakan. Penulis bertanggung jawab penuh atas komentarnya dalam forum ini, terimakasih
   
Nama*
Pesan*
 
   
  Komentar Pembaca