Home | Internasional | Nasional
     
Sabtu, 31 August 2019 10:08:36
Inilah Kesepakatan Tindak lanjut Penambahan Lahan Politeknik Perikanan KKP Dumai
KETERANGAN GAMBAR :
Gubri dan Walikota Dumai Pimpin Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Rencana Penambahan Lahan Politeknik Perikanan KKP & Lahan Parkir Pelabuhan Roro Dumai, di Ruang Rapat Gubernur Riau

UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali menggelar rapat lanjutan terkait penambahan lahan Politeknik Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dumai dan lahan parkir Pelabuhan Roro Dumai, rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Riau, Jumat (30/8).

Dalam rapat tersebut turut hadir Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Wali Kota Dumai Zulkifli AS, Sekretaris Badan Riset Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan Perikanan (BRSDM KKP) RI Maman Hermawan, perwakilan PT Pertamina (Persero) wilayah Dumai Setiyawan, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Romulo Hutapea.

Syamsuar menyebutkan, pihak Pemprov Riau dalam hal ini hanya sebagai fasilitator yang mempertemukan antara pihak Pemerintah Dumai deng PT Pertamina dan KKP.

"Di sini kami hanya sebagai fasilitator, segala keputusan dan hasil itu antara pihak-pihak terkait ini," ucapnya.

Ia menambahkan, agar hasil rapat tersebut dapat ditindaklanjuti, maka dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berhubungan dan disaksikan oleh seluruh peserta rapat.

"Dirumuskan dalam berita acara yang terdapat lima poin di dalamnya, jadi nanti kita mudah mau rapat lanjutan," sebut Syamsuar.

Adapun lima poin tersebut  yaitu, pertama Pemprov Riau dan Pemko Dumai mengajukan ke PT Pertamina (persero) dan PT Pertamina Patra Niaga untuk menggunakan lahan sebagaimana terlampir dalam peta untuk kebutuhan penambahan lahan pengembangan politeknik kampus perikanan dan kelautan Dumai seluas lebih kurangi 76.205 m2 Ha dan untuk pengembangan Pelabuhan Roro seluas 40.000 m2.

Selanjutnya, KKP dalam hal ini Politeknik Perikanan Dumai memerlukan penambahan lahan 6.3 ha sebagai syarat untuk memenuhi ketentuan Permenristekdikti Nomor 100 tahun 2016 dan Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 (perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015) menyatakan bahwa salah satu  syarat untuk akreditasi politeknik dumai minimal memiliki lahan 10 ha dalam satu hamparan.

Untuk poin berikutnya, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga prinsipnya mendukung program pemerintah dalam rangka pengembangan kampus politeknik KKP Dumai.

Keempat, PT Pertamina (persero) dan PT Pertamina Patra Niaga mendukung program pemerintah pengembangan lahan pelabuhan Roro Dumai.

Sedangkan untuk poin terakhir, untuk tindak lanjut penggunaan lahan yang dibutuhkan akan dibahas lebih lanjut oleh tim teknis masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

"Kalau sudah tercantum begini, tidak ada yang bisa menolak lagi dan ada bahan juga untuk dirapatkan oleh masing-masing instansi," tutupnya. **mcr/urc