Mencermati dinamika politik jelang pilihan gubernur ( Pilgub ) Riau tidak bisa terlepas dari peta dan warna politik nasional terutama pasca meleburnya Koalisi Merah Putih ( KMP ) pendukung Prabowo dengan Koalisi Indonesia Hebat ( KIH ) pendukung Jokowi - Kalla.
Dua kubu yang bertarung sengit memperebutkan singgasana Indonesia 1 dan Indonesia 2, baca: Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2014 – 2019. Yang pada perkembangan tinggal menjadi catatan sejarah perpolitikan Indonesia.
Pada tataran perkembangan pembangunan politik nasional terkini, dua kelompok yang dulunya saling beradu secara sengit kini sudah bubar dan melebur secara 'suka rela'. Dengan bergabungnya beberapa parpol ( PAN, Golkar, PPP kubu Romahurmuzy) lalu memperkuat kabinet kekuasaan pemerintahan Jokowi.
Konstelasi politik nasional yang begitu dinamis ternyata membawa arah angin yang senada ke ranah politik lokal. Situasi politik semakin mencair manakala digelar helat pilkada serentak. Dukungan parpol terhadap pasangan calon kepala daerah tidak sebangun dengan koalisi politik nasional.
Elite parpol pusat boleh dikatakan lebih terkonsentrasi pada kewenangan di level percaturan lingkaran Jakarta seperti kue menteri dan BUMN. Sementara untuk tataran politik daerah terkesan hanya sekedar bumbu penyedap - memainkan bidak untuk kepentingan meraup suara pada helat pesta besar pemilu nasional.
Momen pilkada serentak, yang akan disusul dengan pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2019, membuat parpol di level nasional berhitung untuk pencapaian kemenangan pada Pemilu 2019. Namun sangat longgar untuk membangun koalisi di kancah politik daerah . Maka yang terjadi warna daerah tidak seragam dengan koalisi nasional.
Gestur politik sekarang setelah bubarnya KMP - KIH, dapat di kelompokkan menjadi 3 kekuatan. Pertama Gerindera dan PKS sahabat setia yang konsisten bersatu. Plus PAN meski pada pemerintahan bergabung dengan Jokowi tetapi dalam beberapa kebijakan tetap bersekutu dengan Prabowo.
Kedua PDIP, Nasdem, Hanura, PKB yang setia memposisikan membela dan mendukung Jokowi. Sementara bergabungnya Golkar setelah Setnov memegang kendali ketua Golkar begitupun PPP versi Romahurmuzy - Djan Farid dalam situasi konflik akhirnya larut merapat ke kubu pemerintah.
Diakui atau tidak politik kepentingan begitu kental mewarnai mengapa Golkar dan PPP entah terpaksa atau sukarela berkoalisi dengan parpol pendukung pemerintah.
Ketiga Demokrat yang menyatakan sebagai parpol netral. Permainan politik Demokrat sangat mudah dibaca, dengan dalih netral. Bahkan ketika Hatta Rajasa yang nota bene adalah besan SBY saat 'berperang' dalam pilpres Demokrat tidak ngaruh. Anehnya, justeru PAN tetap membela Demokrat saat pilkada DKI Jakarta ketika anak SBY Agus Yudoyono menantang barisan Ahok. Demokrat menyimpan agenda super urgen untuk berada pada posisi demikian. Belum lagi peran Ibas yang diharapkan bisa menjadi penerus trah SBY.
Mencermati peta politik nasional yang demikian, maka bisa iya dan tidak berpengaruh terhadap politik lokal. Sebab Pemilu tahun 2019 tidak hanya memilih caleg tetapi juga memilih Presiden. Maka elit parpol sangat berkepentingan terhadap kemenangan kader - kader partai masing- masing, harapannya investasi politik dengan tujuan menangguk kantong - kantong suara pada Pemilu 2019.
Maka jika ditarik peta politik nasional, pilgub Riau diprediksikan akan membelah menjadi tiga sampai empat kekuatan. Pertama Golkar yang sudah memberi aba- aba akan mendukung Andi Rachman. Boleh jadi akan mendapatkan koalisi seperti di level Nasional. Tergantung kepiawaian komunikasi dan deal- deal politik serta kepentingan lainnya yang menguntungkan.
Jika benar Andi Rachman memutuskan pasangannya bukan sesama kader Golkar, misal Andi - Suyitno maka tradisi Golkar yang selama ini memaketkan Golkar - Golkar otomatis tidak dipertahankan. Maka akan ada atmosfer baru - paket pemimpin baru di Riau. Paket ini akan mempunyai efek dorongan bagi pasangan lain diluar Golkar bergairah untuk bertempur.
Andi - Suyitno jika berpaket, setidaknya akan mendapatkan sebagian suara dari Rokan Hilir dan Bengkalis. Hanya saja pasangan ini rentan isyu putera daerah. Meski pada sejumlah survei isyu putera daerah atau calon orang tempatan relatif diterima oleh masyarakat Riau. Mengutip survei LSI pada maret 2017 dimana kebersediaan dipimpin Gubernur bukan putera daerah mencapai 50.01 persen.
Kedua Harris, politisi yang berhasil menjadi birokrat, sekarang dua jabatan di genggamannya yaitu sebagai Bupati dan Ketua Golkar Pelalawan. Harris pada posisi tingkat senior yang sudah kenyang makan asam garam. Peluang Harris melirik PDIP terbuka melalui pasangannya Yopi Arianto. ( Baca: jika benar ) PDIP sangat berkepentingan mendudukkan kadernya naik kelas menjadi Bupati yaitu Khairizal.
Langkah ini akan mulus jika DPP PDIP cenderung memilih Yopi Arianto dibandingkan Suyitno. Sebab Suyitno juga masuk pengurus PDIP. Jika Harris melalui Yopi Arianto berhasil mencuri hati PDIP, maka berpeluang menarik Hanura, Nasdem bergabung.
Harris juga punya peluang di usung PAN, apalagi selama dua periode Harris menjadi Bupati Pelalawan PAN masuk barisan parpol pendukung.
Sejauh ini hampir semua calon membangun komunikasi aktif dengan pengurus PAN pusat maupun daerah. DPP PAN jika tidak ada kadernya yang bertarung condong kepada hasil survei.
Ketiga Syamsuar Ketua Golkar yang juga sebagai Bupati Siak. Jika Syamsuar maju tanpa Golkar, boleh jadi akan mendapat dukungan PAN, pertimbangan PAN berkepentingan mendudukkan kadernya Fadrizal menjadi Bupati Siak. Cuma PAN pasti akan lebih berhati- hati membaca dari berbagai faktor seperti hasil survei dan kekuatan jaringan.
Apakah di mata PAN Syamsuar masuk kriteria untuk menang dan memiliki jejaring yang kuat alias peluang menang menurut survei tinggi. Jika benar Syamsuar akan berpasangan dengan Edy Natar ( Syamsuar - Edy Natar ) Dandim Riau yang dua tahun lagi akan memasuki masa pensiun - bisa jadi sebagai representasi dari Gerindera. Lalu bagaimana kader Gerindera Edy Tanjung, ini tergantung restu Prabowo. Maka paket Ini berpeluang mendapat dukungan tambahan PKS.
Akan tetapi jika PAN tidak memberikan perahunya ke Syamsuar, gerbong Gerindera dan PKS berkemungkinan berlabuh kepada calon yang diperhitungkan kuat untuk menang misalnya Harris yang pada sejumlah survei berhasil menempatkan dirinya pada posisi tinggi bersama Lukman Edy.
Ke empat pasangan lainnya dari luar Golkar yakni Firdaus, Achmad ( Demokrat). Sementara peta politik nasional - Demokrat yang selalu menyatakan posisi netral membuat langkah partai besutan SBY di Riau agak sulit meggandeng parpol lain meskipun memiliki 9 kursi.
Peluang parpol yang bisa digandeng tinggal PKB. Tetapi pasangan ini masih berpeluang mendapat dukungan PKS, Gerindera dan Demokrat - mengulang koalisi di Kota Pekanbaru.
Sejauh ini belum ada titik terang calon yang dimunculkan apakah Firdaus atau Achmad. Pertanyaanya apakah Lukman Edy kader PKB ikhlas menjadi Wakil Demokrat, atau sebaliknya Lukman Edy yang akan menggandeng Demokrat (Lukman Edy - Firdaus/ Achmad) Tergantung chemistry antar pribadi pasangan serta restu Muhaimin Iskandar dan SBY.
Peta politik bisa jadi akan berubah total, manakala , para sosok muda seperti Yopi Arianto , Catur Sugeng Susanto ( Golkar ), Asri Auzar ( Demokrat), Lukman Edy ( PKB), Rusli Effendi ( PPP ) mengambil jurus diluar dugaan. Jika Harris, Syamsuar batal berlayar maka Yopi Arianto , Asri Auzar, Catur Sugeng Susanto punya kans untuk mengubah peta politik.
Nama- nama lainnya ; Irwan Nasir, Syamsurizal ( PAN ) Rusli Effendi ( PPP), Edy Tanjung ( Gerindera ), Ahmadsyah Harofie ( Birokrat ), Insiyati Ayus ( DPD RI ) menunggu keberuntungan dari kecamuk percaturan politik. Peluang maju dan mundur sama - sama besarnya.
Tergantung Elite Parpol Jakarta
Waktu terasa cepat berlalu. Belum genap tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi, suasana politik sudah amat terasa. Tahaban tahun politik sudah di mulai selasa, 3 oktober, ditandai dengan diawali pendaftaran parpol kepada KPU. Peristiwa politik akan mencapai puncaknya pada pemilu serentak 17 april 2019.
Hawa panas politik juga terasa jelang pilgub Riau. Apalagi setelah KPUD Riau secara resmi meluncurkan tahaban pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 , sabtu 30 september di Hotel Labersa.
Kabar politik jauh hari sudah berwarna. Kabar Andi Rachman berpasangan dengan Suyitno, Andi Rachman - Yopi Arianto, Andi Racman - Catur Sugeng Susanto, Harris - Yopi Arianto, Firdaus - Lukman Edi, Achmad - Lukman Edi, Syamsuar - Edy Natar, Syamsuar - Irwan Nasir, terus menjadi perbincangan dan pemberitaan di kedai kopi dan media.
Tak kalah menariknya aktifitas politik dari elit parpol yang memiliki hak mutlak bisa memberikan dukungan kepada calon. PAN, PDIP, Demokrat, Nasdem, Hanura, PKS membuka pintu pendaftaran dan menjadi ajang beauty kontes para calon. Hanya Golkar dan PKB yang tidak membuka pintu untuk orang lain.
Namun, gegap gempita dari proses politik di Riau, terkunci oleh 'tangan besi' elite parpol di Pusat. Dari semua parpol Golkar dan PKB yang memberikan pertanda mendukung Andi Rachman dan Lukman Edy - itupun baru kabar burung sebab belum menetapkan paket wakilnya.
Menarikny Golkar memainkan trik 'Pejam Mata' melihat para kadernya ramai - ramai berebut kursi gubernur.
Sedangkan parpol lainnya baru berteriak- teriak 'jualan kecap' tetapi semua tergantung apa kata elite parpol di Jakarta. Nah, Siapa sajakah sosok calon Gubernur - Wakil Gubernur yang lolos dari tahaban paling sengit ini. Kepastiannya jika sudah mendaftarkan ke KPUD Riau.
Karena syarat pendaftaran harus berpasangan alias berpaket. Kita tunggu bersama sekitar 4 bulan lagi pada tahaban pendaftaran pasangan calon ( paslon) yaitu bulan Januari - Februari 2018.
Menjadi catatan dan rahasia umum, terkadang teori politik tidak kongruen dengan praktek politik. Sebab, mengendalikan politik tidak sama dengan menghitung angka di mesin kalkulator. Disana ada siasat dan strategi diluar pakem begitulah seni bermain politik.**
Oleh : Bagus Santoso, Praktisi Politik, Anggota DPRD Riau, Mahasiswa S3 - Ilmu Politik
###
