× Home Otonomi Pendidikan Ekonomi Nasional Olahraga Teknologi Hukum Lingkungan Religion Kesehatan Politik Kampus Pekanbaru Rokan Hulu Rokan Hilir Kampar Kuansing Pelalawan Bengkalis Indragiri Hilir Indragiri Hulu Meranti Siak Dumai
Mimpi Birokrasi yang Simpel, Efektif dan Efisien

Kolom | 25 Oktober 2019 | Dilihat : 134

Mimpi Birokrasi yang Simpel, Efektif dan Efisien###

Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dilantik, di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, beberapa waktu lalu (Minggu, 20 Oktober 2019), sebenarnya sangat menarik dicermati. Tidak saja karena pidatonya yang singkat, padat dan berisi, tapi juga isu-isu yang disampaikan cukup menggelitik untuk didiskusikan.

Salah satu poin penting yang disampaikan Presiden dalam pidatonya adalah soal penyederhanaan atau perampingan birokrasi. Eselonisasi yang sampai level 4, menurut Presiden terlalu banyak alias gemuk.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja," begitu ucap Presiden.

Terlepas nanti bagaimana realisasinya di lapangan, karena tentu harus dikaji lebih dalam. Tapi semangat Presiden untuk merampingkan birokrasi wajib kita dukung. Sebab, apapun yang menyangkut birokrasi, dalam banyak hal, sering membuat kita geleng-geleng kepala saking rumitnya.

Penulis tidak ingin menuding bahwa semangat lama, “kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah,” masih berlaku di sebagian kalangan birokrat. Tapi menurut penulis, banyaknya aturan yang harus diikuti para birokrat seringkali juga membuat birokrasi itu sendiri menjadi sangat-sangat rumit.

Sebagai contoh, mengacu kepada Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk membuat pertanggungjawaban suatu kegiatan/proyek, misalnya, urusannya terasa terlalu panjang dan bertele-tele.

Belanja di atas Rp20 juta sampai Rp200 juta, misalnya, sudah wajib ada kontrak yang melibatkan setidaknya 9 (sembilan orang). Mulai dari PPTK (Pimpro), KPA, pihak ketiga/kontraktor, 2 pendamping pihak ketiga, pejabat pengadaan dan penerima barang atau hasil pekerjaan yang biasanya 3 orang.

Semua pihak di atas wajib menandatangani kontrak setebal “disertasi” itu, yang kadang kita pun tak sempat lagi membacanya saking tebalnya.

Bayangkan andai 9 orang itu tidak selalu ada di tempat karena tugas ke luar kota, misalnya. Toh kalaupun ada, ternyata ada koreksi yang harus direvisi, maka kadang satu kontrak baru bisa kelar setelah 3 atau 4 bulan. Hadeh...capek deh...

Bayangkan bagaimana rumitnya kalau kegiatan/proyeknya di atas Rp200 juta yang harus melalui proses lelang terbuka. Dipastikan waktu yang habis untuk menyiapkan proses administrasinya saja sangat banyak.

Dan jangan lupa, dari semua pihak yang terlibat itu, baik birokrat maupun kontraktor, kadang program “reformasi mental”-nya ada yang belum berhasil. Dia masih berfikir bahwa apapun yang diteken, wajib ada “setorannya”. Alamak...mati den...

Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin birokrasi yang “terikat” ini bisa dibawa lari dengan speed di atas 150 km/jam? Bisa-bisa mesinnya panas, lalu meledak..!

Pemeriksaan Berlapis

Jika proses birokrasi dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan suatu kegiatan/proyek sedemikian rumit, para birokrat dipastikan akan semakin mengerut keningnya, karena dihadapkan lagi dengan pemeriksaan yang berlapis.

Di tingkat provinsi, paling tidak pemeriksaan di lakukan oleh pihak Inspektorat, BPK dan BPKP. Biasanya, usai diperiksa Inspektorat, kegiatan/proyek yang sama diperiksa lagi oleh BPK.

Syukur-syukur persepsinya sama. Kadang ada juga yang sudah diperiksa satu pihak, ternyata menurut pihak yang lain ada temuan. Akhirnya berproses sampai ke pihak berwajib. Bahkan bisa juga berlanjut ke KPK. Hmmm...

Di sisi lain, pengawasan juga sudah dilakukan wakil rakyat/DPRD, LSM, termasuk media massa.

Begitu rumit kerja seorang birokrat. Sehingga kadang ada kita mendengar, banyak yang tidak bersedia lagi menjadi PPTK/Pimpro, karena resikonya dirasa cukup besar.

Hemat penulis, memang harus dirumuskan suatu aturan main yang lebih simpel, tapi tetap efektif dan efisien. Sehingga para birokrat yang menjadi mesin utama dalam membangun bangsa ini, bisa bekerja lebih baik dan lebih melayani. Wallahu’alam...

Catatan Erisman Yahya, MH

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik/Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Riau

 

Sumber: mediacenter.riau.go.id

 

###