UTUSANRIAU.CO, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Abdul Wahid meminta Badan Informasi Geospasial (BIG) mempercepat Detail Rencana Tata Ruang guna mempercepat penyelesaian tumpang tindih lahan yang banyak terjadi di daerah.
Abdul Wahid Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, mengatakan selain Detail Rencana Tata Ruang sebagai basis data geospasial nasional, peran BIG dalam penyusunan Rencana pemetaan skala besar, akan menjadi rujukan dalam penyusunan RTRW di daerah.
"Kami dukung dan dorong agar ini disegerakan guna menyelesaikan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi, " ujar wakil rakyat Fraksi PKB itu.
Lebih lanjut Abdul Wahid menjelaskan bahwa Riau yang merupakan daerah pemilihannya sangat banyak terjadi tumpang tindih lahan yangvdisebabkan tata ruang wilayahnya bermasalah. Akibatnya Perusahaan pemegang HGU banyak yang menggarap lahan melebih jumlah luas izin yang diberikan dan ada jutaan hektar lahan yang digarap tapi tidak masuk sebagai sumber penerimaan negara.
"Ini jelas merugikan negara dan daerah, " katanya.
Solusi mengatasi persoalan tumpang tindih yang ada di instansi-instansi terkait, Wahid sangat mendukung jika upaya BIG membuat pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional (one map policy)
Kepala BIG Prof. Hasanudin Z. Abdini dalam pemaparannya meminta dukungan dari Komisi VII RI untuk percepatan penyelesaian penyusunan pemetaan skala besar dan kebijan satu peta nasional. "Upaya percepatan penyusunan pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional (one map policy) kami harapkan mendapat penguatan dan dukungan dari komisi VII, " Jelasnya
Hal senada dikatakan Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto. "Kami sepakat mendukung BIG untuk mempercepat penyelesaian pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional agar dapat digunakan semua instansi sebagai rujukan, " ujar politisi Fraksi Nasdem itu. **Bambang S
