× Home Otonomi Pendidikan Ekonomi Nasional Olahraga Teknologi Hukum Lingkungan Religion Kesehatan Politik Kampus Pekanbaru Rokan Hulu Rokan Hilir Kampar Kuansing Pelalawan Bengkalis Indragiri Hilir Indragiri Hulu Meranti Siak Dumai
Realisasi Pendapatan Pekanbaru 2019 Hanya 83 Persen, 2020 Akan Lebih Rendah

ekonomi | 27 Juni 2020 | Dilihat : 85

Wakil Walikota Pekanbaru H. Ayat Cahyadi/ Foto Internet

UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru melaporkan realisasi pendapatan daerah pada 2019 senilai Rp2,38 triliun atau 83% dari target yang ditentukan. Merebaknya Virus Corona (Covid-2019) pada awal tahun pun membuat pemerintah pesimistis realisasi pada 2020 akan sebaik tahun lalu.

Ayat Cahyadi, Wakil Wali Kota Pekanbaru, menyampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru pada Senin (20/4/2020) bahwa pendapatan daerah dari Ibukota Provinsi Riau tersebut senilai Rp2,38 triliun pada 2019.

"Capaian pendapatan daerah mencapai Rp2,38 triliun," kata Ayat melalui keterangan resmi, Selasa (21/4/2020).

Dirinya memaparkan bahwa belanja langsung oleh 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendominasi belanja daerah pada 2019.

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Keteranhan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada 2019 Ayat menyebut terdapat sejumlah capaian positif untuk berbagai sektor. Salah satunya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2019 ke level 81.

Sementara untuk 2020, Ayat mengaku kondisi keuangan daerahnya belum dapat dinilai karena terdampak pandemi Covid-19. Saat ini, sejumlah anggaran telah digeser penggunaannya untuk mempercepat penanggulangan Covid-19.

Adapun, Kementerian Dalam Negeri RI telah meminta kepada kepala daerah untuk melakukan restrukturisasi anggaran dan mengutamakan penggunaan anggaran untuk penanggulangan Covid-19.

"Kita semua fokus dalam penanganan kasus Covod-19," imbuh Ayat.

Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru tersebut juga membahas tentang penetapan dokumen revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menyesuaikan RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 dengan Peraturan Mendagri RI agar lebih fokus pada proyek prioritas. **

Sumber: Bisnis.com